Dua Tahun Prabowo-Gibran, Peneliti: Keluhan Ekonomi Warga Perlu Jadi Evaluasi

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Peneliti: Keluhan Ekonomi Warga Perlu Jadi Evaluasi

Memasuki tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dinamika ekonomi nasional menjadi sorotan utama publik. Meskipun berbagai program strategis telah digulirkan, suara-suara masyarakat di akar rumput yang merasakan tekanan ekonomi menjadi alarm penting yang perlu disikapi dengan langkah evaluasi kebijakan yang lebih presisi. Di tengah tantangan global yang tidak menentu, pemerintah dituntut untuk tidak hanya fokus pada pencapaian makro, tetapi juga harus lebih responsif terhadap narasi-narasi keluhan yang muncul di ruang publik, terutama melalui media sosial.

Head of Research Evident Institute, Antonius Ivan Sudibyo, menekankan bahwa aspirasi warga di media sosial bukan sekadar riak kecil, melainkan indikator penting yang harus diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan ekonomi dan perlindungan sosial. Menurutnya, di negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, penyampaian keluhan melalui platform digital adalah bentuk partisipasi warga yang wajar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memandang fenomena ini sebagai masukan konstruktif untuk membenahi celah-celah kebijakan yang mungkin belum menyentuh masyarakat kelas bawah secara maksimal.

Dalam dua tahun perjalanannya, pemerintahan Prabowo-Gibran memang memiliki potret yang cukup kontras. Di satu sisi, terdapat program-program yang berhasil memenangkan hati publik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tercatat sebagai salah satu inisiatif yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Data dari Evident Institute menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tetap berada pada level yang cukup tinggi, yang sebagian besar ditopang oleh keberhasilan implementasi program MBG ini. Program tersebut dinilai mampu memberikan dampak langsung bagi ketahanan pangan keluarga dan kesehatan anak-anak sekolah, yang menjadi fondasi bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Namun, keberhasilan di satu sektor tidak lantas menutupi kompleksitas masalah di sektor lainnya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahan saat ini adalah menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan ketidakpastian nilai tukar rupiah. Tekanan ekonomi ini dirasakan secara nyata oleh kelompok masyarakat kelas menengah-bawah, yang sering kali menjadi kelompok paling rentan terhadap perubahan harga.

Dalam menanggapi tantangan tersebut, Ivan menyoroti pentingnya pola komunikasi kebijakan yang lebih inklusif. Ia mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah membuktikan bahwa pendekatan dialog dua arah mampu membuahkan hasil yang produktif dan dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan. Dua contoh nyata dari model ini adalah lahirnya Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelindungan bagi pengemudi ojek online.

Regulasi mengenai pengemudi ojek online, yang berhasil menaikkan porsi pendapatan bagi para mitra pengemudi, merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan dialog intensif antara pemerintah, pihak aplikator, dan perwakilan pengemudi. Model kolaboratif seperti ini, menurut Ivan, seharusnya menjadi cetak biru (blueprint) bagi kebijakan ekonomi lainnya. Ketika sebuah kebijakan lahir bukan dari keputusan sepihak, melainkan dari proses "mendengarkan" yang substantif, maka resistensi masyarakat dapat diminimalisir dan efektivitas kebijakan di lapangan akan jauh lebih tinggi.

Meski demikian, sektor industri dan ketenagakerjaan secara umum masih menghadapi hambatan yang signifikan. Evident Institute mencatat bahwa dunia usaha, mulai dari sektor manufaktur tradisional hingga perusahaan rintisan atau startup, saat ini masih cenderung bersikap konservatif. Banyak perusahaan yang masih menahan diri untuk melakukan rekrutmen karyawan baru. Fenomena ini didorong oleh beberapa faktor krusial, yakni fluktuasi nilai tukar yang membuat biaya operasional menjadi tidak terprediksi, serta akses terhadap pendanaan (funding) yang saat ini jauh lebih selektif dibandingkan periode sebelum-sebelumnya.

Kondisi "wait and see" di kalangan pengusaha ini tentu memiliki efek domino terhadap angka pengangguran dan daya beli masyarakat. Ketika lapangan kerja baru tidak tercipta secara masif, sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah, maka tekanan sosial akan meningkat. Oleh karena itu, di sisa masa jabatannya, pemerintah dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memberikan insentif nyata bagi sektor-sektor padat karya agar roda ekonomi bisa berputar lebih kencang.

Evaluasi terhadap kebijakan ekonomi selama dua tahun ini juga harus menyentuh sisi efisiensi birokrasi dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Meskipun bantuan sosial (bansos) terus disalurkan, data menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang merasa belum tersentuh secara adil. Digitalisasi data penerima bantuan harus terus diperbarui agar tidak terjadi tumpang tindih. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi data yang lebih agresif, sehingga bantuan pemerintah tidak hanya bersifat "pemadam kebakaran" jangka pendek, melainkan menjadi stimulus yang mampu mendorong kemandirian ekonomi warga.

Lebih lanjut, tantangan ke depan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian akibat eskalasi geopolitik di berbagai kawasan, pemerintah harus memiliki skenario antisipatif. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan industri dalam negeri melalui hilirisasi harus terus didorong agar ekonomi nasional tidak terlalu bergantung pada arus modal asing yang volatil.

Penting bagi tim ekonomi pemerintah untuk mulai lebih aktif turun ke lapangan, tidak hanya melalui seremoni, tetapi melalui dialog-dialog teknis yang menyasar pada solusi masalah spesifik. Misalnya, terkait keluhan biaya logistik yang masih tinggi, akses kredit bagi UMKM yang masih sulit, hingga mahalnya biaya bahan baku bagi industri manufaktur. Jika pemerintah mampu menunjukkan langkah nyata dalam merespons keluhan-keluhan tersebut, maka kepercayaan publik (public trust) akan semakin kuat, yang pada gilirannya akan memberikan legitimasi yang lebih besar bagi kebijakan-kebijakan pemerintah di tahun-tahun mendatang.

Sebagai penutup, perjalanan dua tahun ini telah memberikan pelajaran berharga bahwa komunikasi dan dialog adalah instrumen politik yang sangat vital. Pemerintahan Prabowo-Gibran berada pada titik krusial di mana mereka harus mulai mentransformasi kepuasan publik yang bersifat emosional menjadi kepuasan yang berbasis pada kesejahteraan ekonomi yang stabil. Jika pemerintah mampu mengubah keluhan warga di media sosial menjadi data evaluasi yang terukur, maka langkah menuju Indonesia yang lebih sejahtera bukan lagi sekadar retorika, melainkan sebuah capaian yang nyata di mata masyarakat. Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab keresahan masyarakat di tengah dinamika zaman yang terus berubah.