Hamas Acuhkan Pemilu Israel, Sebut Tak Ada Bedanya Bagi Rakyat Palestina
Hamas Acuhkan Pemilu Israel, Sebut Tak Ada Bedanya Bagi Rakyat Palestina
Pemimpin senior Hamas, Khalil al-Hayya, secara tegas menyatakan bahwa dinamika politik internal Israel melalui pemilihan umum (pemilu) mendatang tidak akan membawa perubahan berarti bagi nasib rakyat Palestina. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan stasiun televisi yang berbasis di Qatar, Al-Araby, pada Sabtu lalu, Al-Hayya menegaskan bahwa kelompoknya memandang seluruh spektrum politik Israel sebagai entitas yang sama dalam konteks penindasan terhadap Gaza.
"Apakah tokoh ini atau itu yang memegang kekuasaan, atau partai ini maupun partai lainnya yang memenangkan kursi, rakyat kami tetap menderita di bawah kebijakan semua partai Israel," ujar Al-Hayya. Baginya, pemilu di Israel hanyalah panggung retorika di mana penderitaan warga Gaza dieksploitasi sebagai komoditas kampanye politik untuk meraih simpati pemilih domestik Israel. Hamas, menurutnya, menolak dengan keras jika darah dan perjuangan rakyat Palestina dijadikan bahan bakar dalam kontestasi politik yang hanya melanggengkan status quo pendudukan.
Pernyataan ini muncul di tengah memanasnya suhu politik di Israel menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini tengah berjuang keras mempertahankan posisinya di tengah krisis kepercayaan publik. Netanyahu secara konsisten menegaskan sikap garis kerasnya, termasuk penolakan untuk menarik pasukan dari Gaza serta skeptisisme terhadap berbagai inisiatif perdamaian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, muncul nama Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang pernah duduk di kabinet perang, sebagai penantang serius yang secara terbuka mengkritik kegagalan strategis Netanyahu dalam mengelola perang.
Pemilu kali ini memiliki bobot sejarah yang berat, mengingat ini adalah pemilu pertama sejak eskalasi konflik besar yang dipicu oleh serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut mengakibatkan 1.221 orang tewas dan 251 orang dibawa ke Gaza sebagai sandera. Respons militer Israel pasca-peristiwa itu telah memicu kehancuran skala besar di Jalur Gaza. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang datanya diakui kredibilitasnya oleh PBB, lebih dari 73.900 warga Palestina telah kehilangan nyawa, sementara hampir seluruh populasi Gaza terpaksa hidup sebagai pengungsi di tengah reruntuhan bangunan yang hancur.
Di tengah situasi perang yang berkecamuk, wacana politik di internal Palestina juga mengalami dinamika tersendiri. Otoritas Palestina (PA) telah merencanakan pemilu legislatif pada 28 November, sebuah langkah ambisius mengingat sudah dua dekade lamanya Palestina tidak menyelenggarakan pesta demokrasi. Sejak kemenangan Hamas pada pemilu 2006 yang memicu keretakan politik dengan faksi Fatah, Presiden Mahmoud Abbas yang kini berusia 90 tahun telah memerintah Tepi Barat melalui dekrit, sementara Hamas tetap memegang kendali administratif di Gaza.
Menanggapi rencana pemilu tersebut, Al-Hayya membuka pintu bagi rekonsiliasi nasional. Ia menyatakan kesiapan Hamas untuk berdialog dengan Presiden Abbas guna membangun fondasi program nasional yang inklusif. "Kami siap untuk duduk bersama Presiden Abbas demi mencapai persatuan sejati. Jika pemilu Palestina pada akhirnya harus ditunda, proses tersebut seharusnya menjadi momentum untuk membenahi internal Palestina secara menyeluruh," jelasnya.
Lebih jauh, Hamas dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan aliansi dengan Mohammed Dahlan, mantan tokoh Fatah yang kini memiliki pengaruh politik di luar struktur resmi PA dan sering dianggap sebagai pihak yang memiliki jalur komunikasi dengan pihak internasional. Langkah ini dipandang sebagai upaya Hamas untuk membentuk front nasional yang lebih luas dan solid. Namun, jalan menuju partisipasi Hamas dalam pemilu mendatang masih terjal. Mahmoud Abbas memberikan syarat mutlak bagi setiap kandidat untuk menerima platform Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang mencakup pengakuan terhadap hak eksistensi Israel berdasarkan Perjanjian Oslo 1993. Hingga saat ini, posisi Hamas yang enggan mengakui Israel secara formal tetap menjadi batu sandungan utama bagi proses rekonsiliasi politik tersebut.
Di luar isu domestik, Hamas juga berupaya memperluas pengaruhnya dalam diplomasi regional. Al-Hayya mengungkapkan bahwa kelompoknya telah mengajukan diri sebagai mediator antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Mengingat Houthi telah meningkatkan intensitas serangan terhadap kepentingan Saudi sejak Juli lalu, peran Hamas dalam menengahi ketegangan ini dipandang sebagai manuver untuk memperkuat posisi mereka di mata dunia Arab. "Kami berharap penawaran ini dapat diterima. Hamas akan selalu setia kepada aspirasi rakyat kami, yang merupakan basis kekuatan utama kami," pungkas Al-Hayya.
Ketegangan yang terus berlangsung, baik di medan perang maupun di meja perundingan, menunjukkan bahwa nasib rakyat Palestina di Gaza tetap berada dalam ketidakpastian yang mendalam. Bagi Hamas, pemilu Israel hanyalah riak kecil dalam badai besar pendudukan. Fokus mereka saat ini tampaknya terbelah antara bertahan di tengah gempuran militer, menjaga solidaritas internal Palestina, dan mencoba memainkan peran strategis di kancah politik Timur Tengah.
Dunia internasional kini menanti apakah retorika keras dari pimpinan Hamas ini akan berubah menjadi tindakan nyata dalam upaya mencapai konsolidasi nasional, atau justru Palestina akan terus terjebak dalam dualisme kepemimpinan yang telah berlangsung selama dua dekade. Sementara itu, rakyat di Gaza hanya bisa berharap bahwa janji-janji persatuan yang diucapkan para pemimpinnya dapat segera memberikan solusi nyata bagi penderitaan yang tak kunjung usai. Dengan skala kehancuran yang telah mencapai titik nadir, setiap langkah politik yang diambil oleh faksi-faksi Palestina saat ini akan menentukan masa depan tanah air mereka dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pemilu di Israel mungkin akan berakhir dengan pergantian wajah di kursi pemerintahan, namun bagi Gaza, yang dibutuhkan bukanlah sekadar wajah baru dalam politik Israel, melainkan penghentian permanen atas segala bentuk kekerasan dan blokade yang telah merenggut puluhan ribu nyawa manusia.
