Update Karhutla 2026: 72.009 Hektare Lahan Gambut di 6 Provinsi Hangus, 138 Pelaku Dibekuk
Update Karhutla 2026: 72.009 Hektare Lahan Gambut di 6 Provinsi Hangus, 138 Pelaku Dibekuk
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda enam provinsi prioritas di Indonesia telah mencapai titik kritis dengan total luas lahan gambut yang terbakar mencapai 72.009 hektare. Di tengah upaya pemadaman yang dilakukan secara masif oleh tim gabungan, aparat penegak hukum juga bergerak cepat dengan mengamankan 138 tersangka yang diduga kuat terlibat dalam praktik pembakaran lahan secara sengaja. Skala kerusakan ini memicu kekhawatiran serius terkait dampak jangka panjang terhadap ekosistem gambut yang rentan serta ancaman kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual pada Senin (7/9), memaparkan detail sebaran bencana ini. Enam wilayah yang menjadi fokus utama penanganan meliputi Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi. Data BNPB merinci bahwa dari total luasan 72.009 hektare tersebut, sekitar 14.711 hektare merupakan area konsesi perusahaan, sementara 57.298,02 hektare sisanya adalah kawasan hutan lindung dan lahan milik masyarakat.
"Kami melaporkan total yang terbakar di enam provinsi lahan gambut ini, yang memang secara karakteristik sangat sulit dipadamkan, per hari ini sudah mencapai 72.009 hektare," tegas Suharyanto. Pernyataan ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam karhutla tahun 2026 adalah sifat unik lahan gambut. Lahan gambut bertindak seperti spons raksasa yang menyimpan bara api di bawah permukaan tanah. Seringkali, api yang tampak padam di permukaan masih menyimpan panas di bagian dalam (ground fire), yang sewaktu-waktu bisa memicu kobaran baru ketika terkena hembusan angin atau perubahan suhu.
Hingga saat ini, tim gabungan telah berhasil memadamkan api di area seluas 71.069,65 hektare. Meski demikian, petugas di lapangan masih harus berjibaku memadamkan sisa api di lahan seluas 939,45 hektare yang tersebar di berbagai titik sulit dijangkau. Masalah semakin kompleks karena minimnya curah hujan dalam dua minggu terakhir. BNPB kini sangat bergantung pada upaya teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk memicu hujan buatan sebelum musim hujan alami diprediksi tiba secara merata pada akhir Oktober mendatang.
Selain tantangan fisik pemadaman, kabut asap menjadi momok bagi kualitas udara dan jarak pandang di wilayah terdampak. BNPB bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus melakukan monitoring ketat melalui satelit. Setiap titik panas (hotspot) yang terdeteksi segera diverifikasi oleh tim patroli darat dan udara untuk memastikan langkah mitigasi yang cepat. Keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada kecepatan distribusi armada di lapangan.
Untuk memperkuat armada penanggulangan, pemerintah telah mengerahkan 55 pesawat gabungan, yang terdiri dari 19 pesawat patroli dan 36 pesawat water bombing. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperkuat armada udara dengan mendatangkan tiga unit pesawat Chinook tambahan dari Jepang pada Rabu mendatang. Pesawat ini akan ditempatkan secara khusus di Kalimantan Barat, wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena luasnya area lahan gambut yang kering.
Aspek penegakan hukum kini menjadi sorotan tajam. Investigasi di lapangan menunjukkan bahwa karhutla 2026 bukan sepenuhnya disebabkan oleh fenomena iklim ekstrem, melainkan adanya unsur kesengajaan. Di provinsi Jambi, aparat menemukan fakta mencengangkan di mana pelaku nekat membakar hutan hanya demi imbalan sebesar Rp500 ribu. Fenomena "pembakar bayaran" ini menjadi bukti bahwa tindakan kriminal menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi di tengah kondisi kemarau.
Dengan 138 tersangka yang telah diamankan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelaku pembakaran lahan. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat tersebut menekankan perlunya tindakan tegas dan efek jera bagi siapa pun yang terlibat, baik perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum yang transparan dan keras dianggap sebagai langkah preventif paling efektif agar praktik pembukaan lahan dengan cara membakar tidak lagi menjadi opsi murah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain enam provinsi utama, pemerintah juga terus memantau perluasan titik api di wilayah-wilayah penyangga lainnya. Data menunjukkan bahwa meskipun fokus berada di enam provinsi tersebut, potensi kebakaran di wilayah lain tetap ada seiring dengan semakin keringnya vegetasi akibat minimnya curah hujan. Pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk meningkatkan kesiagaan dengan mengaktifkan posko-posko darurat dan memastikan ketersediaan logistik bagi tim pemadam kebakaran yang bertugas di garda terdepan.
Secara ekologis, kebakaran lahan gambut memberikan dampak yang jauh lebih merusak dibandingkan kebakaran hutan biasa. Selain melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, kerusakan pada ekosistem gambut membutuhkan waktu pemulihan yang sangat lama. Oleh karena itu, langkah pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada upaya pemulihan lahan pasca-kebakaran. Rehabilitasi lahan gambut menjadi agenda krusial untuk mencegah terjadinya karhutla berulang di masa depan.
Di sisi lain, masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk terus menjaga kesehatan dengan membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat kualitas udara memburuk. BNPB bersama Dinas Kesehatan setempat telah mendirikan posko pelayanan kesehatan untuk menangani warga yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat asap. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman karhutla tahun ini.
Operasi penanggulangan karhutla akan terus diperketat hingga akhir Oktober. Pemerintah berharap, kombinasi antara operasi water bombing yang masif, penegakan hukum yang tegas terhadap 138 tersangka, dan datangnya musim hujan alami dapat segera mengakhiri bencana karhutla 2026 ini. Seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama, meninggalkan ego sektoral, dan memprioritaskan keselamatan lingkungan serta kesehatan masyarakat di atas segalanya. Keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla tahun ini menjadi ujian bagi kemampuan mitigasi bencana nasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ulah manusia yang semakin tidak terkendali.
