Kepala BNPB Minta Maaf soal Pernyataan Roda Kehidupan Normal di Lokasi Karhutla
Kepala BNPB Minta Maaf soal Pernyataan Roda Kehidupan Normal di Lokasi Karhutla
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil setelah pernyataan yang ia sampaikan dalam rapat terbatas pada Rabu (23/9) memicu reaksi negatif di tengah masyarakat. Dalam rapat tersebut, Suharyanto sempat melontarkan kalimat bahwa "roda kehidupan masyarakat berjalan normal" meskipun wilayah Kalimantan saat ini sedang dikepung oleh kabut asap yang pekat. Pernyataan tersebut dianggap kurang peka terhadap penderitaan warga yang harus berjuang menghadapi penurunan kualitas udara yang signifikan.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya @suharyanto_shr pada Jumat (25/9), Suharyanto memberikan klarifikasi mendalam untuk meluruskan persepsi publik yang sempat gaduh. Ia menyadari sepenuhnya bahwa penggunaan diksi "normal" dalam laporan resminya dapat disalahartikan oleh berbagai pihak. Ada kekhawatiran bahwa masyarakat akan menangkap pesan tersebut sebagai sikap abai pemerintah atau anggapan bahwa situasi di lapangan sudah tidak lagi darurat. Suharyanto dengan tegas membantah adanya maksud untuk meremehkan situasi bencana yang sedang berlangsung di beberapa provinsi di Kalimantan.
"Saya memahami sepenuhnya bahwa penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla saat ini masih memerlukan penanganan yang sangat serius. Pemerintah, dalam hal ini BNPB dan jajaran terkait, tidak pernah menganggap persoalan ini telah selesai atau remeh," tegas Suharyanto dalam pernyataannya.
Dalam klarifikasinya, Suharyanto memaparkan konteks di balik penggunaan kata "normal" yang sempat menuai kritik tajam. Menurutnya, terminologi tersebut merujuk pada indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat. Ia mengamati bahwa meskipun kabut asap menyelimuti wilayah tersebut, arus lalu lintas darat, kegiatan perdagangan di pasar, serta pelayanan publik esensial lainnya masih tetap berjalan dan tidak terhenti total. Namun, ia menekankan bahwa keberlangsungan aktivitas tersebut bukanlah cerminan dari kondisi ideal, melainkan bentuk ketangguhan masyarakat dalam bertahan hidup di tengah bencana.
Suharyanto membantah dengan keras tuduhan bahwa pernyataannya tersebut bertujuan untuk mereduksi fakta mengenai penurunan kualitas hidup warga akibat paparan kabut asap. Ia menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat saat ini sedang menghadapi dampak kesehatan yang serius. BNPB memiliki data lapangan yang menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah-wilayah terdampak berada pada tingkat yang membahayakan pernapasan. Selain itu, gangguan pada sektor pendidikan, seperti penutupan sekolah, serta kendala pada sektor penerbangan akibat jarak pandang terbatas menjadi bukti nyata bahwa kondisi di sana jauh dari kata normal.
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menangani karhutla, Suharyanto memastikan bahwa BNPB bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, Manggala Agni, serta para relawan kemanusiaan terus bekerja tanpa henti di lapangan. Strategi penanganan difokuskan pada tiga pilar utama: pemadaman titik api yang agresif, penanganan dampak kesehatan bagi warga yang terpapar asap, serta perlindungan masyarakat melalui penyediaan tempat evakuasi yang aman dan pemberian bantuan logistik.
Pihaknya juga mengakui adanya tantangan besar dalam upaya pemadaman, terutama terkait luasnya area yang terbakar dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, BNPB berkomitmen untuk terus memperbaiki integrasi data dari lapangan. Akurasi data menjadi krusial agar laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto maupun kepada masyarakat luas dapat menggambarkan kondisi secara utuh, objektif, dan akurat tanpa adanya manipulasi atau penyederhanaan masalah.
Lebih lanjut, Suharyanto menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi terkait titik api baru. BNPB telah menginstruksikan jajarannya untuk merespons setiap laporan dari warga dengan cepat. Hal ini merupakan bagian dari upaya mitigasi agar api tidak meluas dan tidak lagi menimbulkan kabut asap yang semakin tebal.
Permohonan maaf ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin lembaga penanggulangan bencana nasional. Suharyanto menegaskan kembali bahwa keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Ia berharap klarifikasi ini dapat menjernihkan situasi dan meredam kekhawatiran masyarakat bahwa pemerintah akan lepas tangan.
"Jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja, bukan begitu maksud saya. Saya memohon maaf jika pernyataan tersebut melukai perasaan warga. Fokus kami tetap sama, yakni memastikan seluruh sumber daya dikerahkan untuk memadamkan api dan melindungi rakyat," pungkas Suharyanto.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menilai langkah cepat Suharyanto untuk mengklarifikasi pernyataannya merupakan tindakan yang tepat untuk menjaga kepercayaan publik. Di tengah bencana yang bersifat traumatis, komunikasi yang salah langkah memang seringkali memicu sentimen negatif. Namun, dengan keterbukaan dan pengakuan kesalahan, pemerintah diharapkan dapat kembali fokus pada penanganan teknis di lapangan.
Ke depan, BNPB akan melakukan evaluasi internal mengenai pola komunikasi publik saat krisis. Hal ini penting agar setiap narasi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah mampu mencerminkan empati sekaligus kesiapan operasional di lapangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari otoritas setempat, seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi mobilitas jika kualitas udara mencapai level yang sangat tidak sehat.
Hingga saat ini, upaya pemadaman melalui metode water bombing dan teknologi modifikasi cuaca masih terus dioptimalkan. Suharyanto berjanji akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan setiap hari dan memastikan bahwa bantuan medis, terutama oksigen dan obat-obatan, sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Komitmen ini diharapkan dapat menjadi oase bagi masyarakat yang tengah berjuang di tengah kepungan kabut asap, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dalam setiap kesulitan yang dialami oleh rakyatnya.
Dengan berakhirnya polemik ini, BNPB kini kembali memusatkan seluruh energinya pada upaya lapangan. Fokus utamanya adalah memutus mata rantai karhutla sebelum memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi akan lebih panjang. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam memulihkan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kalimantan. Langkah permohonan maaf dan komitmen yang ditunjukkan oleh Kepala BNPB diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana yang nyata di depan mata.
