Putus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo Diminta Bangun Sekolah Rakyat di Setiap Kota
Putus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo Diminta Bangun Sekolah Rakyat di Setiap Kota
Pendidikan merupakan instrumen paling ampuh dalam melakukan mobilitas vertikal untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang selama ini membelenggu masyarakat kelas bawah. Gagasan mengenai pembangunan Sekolah Rakyat yang terintegrasi dan inklusif kini kembali mengemuka sebagai solusi strategis bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Elfahmi Lubis, secara tegas mendorong agar model Sekolah Rakyat tidak hanya berhenti pada pilot project, melainkan direplikasi di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, khususnya di Bengkulu, sebagai langkah konkret mewujudkan kesejahteraan sosial.
Diskusi publik bertajuk "Sekolah Rakyat dan Upaya Memutus Rantai Kemiskinan" yang diselenggarakan di Bengkulu pada Sabtu (24/10) menjadi momentum untuk membedah urgensi pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dalam pemaparannya, Elfahmi menekankan bahwa pemerintah harus memprioritaskan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah jawaban atas ketimpangan akses pendidikan yang selama ini sering kali terbentur oleh biaya operasional, jarak, hingga keterbatasan sarana prasarana di daerah terpencil.
Saat ini, kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi yang telah berdiri di Jasinga, Kabupaten Bogor, menjadi model awal yang cukup menjanjikan. Keberhasilan model tersebut menjadi referensi bagi pemerintah untuk memperluas jangkauannya secara nasional. Elfahmi berpendapat bahwa jika program ini masif dilakukan, maka akan terjadi pergeseran kualitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput. Anak-anak yang selama ini terpaksa putus sekolah karena kendala biaya akan memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan layak, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka di masa depan.
Pengalaman pribadi Elfahmi menjadi bukti nyata betapa krusialnya pendidikan sebagai pengubah nasib. Ia bercerita bahwa latar belakang keluarganya yang serba kekurangan tidak menghalanginya untuk meraih kesuksesan melalui jalur pendidikan. Dengan kesempatan yang sama, ia yakin bahwa ribuan anak Indonesia lainnya memiliki potensi untuk keluar dari jerat kemiskinan jika mereka mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Pendidikan adalah jembatan emas yang memungkinkan seseorang berpindah dari kelas ekonomi rendah menuju tingkat yang lebih baik dan lebih mandiri.
Lebih lanjut, Elfahmi menekankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini. Pembangunan fasilitas pendidikan yang masif tentu akan melibatkan anggaran negara yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar setiap rupiah yang dialokasikan harus diawasi dengan ketat oleh masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas. Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan generasi muda justru diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan yang ketat adalah kunci agar program ini tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Senada dengan Elfahmi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seluma sekaligus Aktivis Perhimpunan Gerakan Kebangsaan (PGK), Hendri Satrio, memberikan dukungan penuh terhadap gagasan ini. Menurut Hendri, Sekolah Rakyat merupakan implementasi nyata dari visi besar Asta Cita yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Asta Cita menempatkan pembangunan manusia sebagai pilar utama dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Bengkulu, diminta untuk segera merespons program ini dengan kebijakan-kebijakan pendukung yang lebih teknis.
Hendri menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh pasif. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendata anak-anak putus sekolah dan memastikan mereka bisa kembali ke bangku pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Ia menyoroti bahwa di beberapa wilayah, masih banyak anak-anak yang terpaksa membantu ekonomi keluarga sejak usia dini karena akses sekolah yang mahal atau tidak tersedia. Sekolah Rakyat, dengan kurikulum yang adaptif dan biaya yang terjangkau atau gratis, akan mampu menarik minat mereka untuk kembali belajar.
Selain peran pemerintah, Hendri juga mengajak elemen mahasiswa untuk mengambil peran aktif sebagai agen perubahan (agent of change) dan pengawas kebijakan publik. Mahasiswa diharapkan dapat mengawal jalannya program Sekolah Rakyat di daerah masing-masing, mulai dari tahap perencanaan, distribusi bantuan, hingga evaluasi kualitas pembelajarannya. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dan kaum intelektual sangat penting agar program ini tidak sekadar menjadi jargon politik, melainkan benar-benar menyentuh lapisan masyarakat terbawah yang selama ini belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal konvensional.
Konsep Sekolah Rakyat yang diusulkan ini juga harus memperhatikan karakteristik lokal daerah setempat. Pendidikan yang diberikan hendaknya tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis atau vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri atau potensi ekonomi di daerah tersebut. Dengan demikian, setelah lulus dari Sekolah Rakyat, para siswa tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki bekal keterampilan yang bisa langsung diaplikasikan untuk bekerja atau berwirausaha. Inilah cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan secara permanen dan berkelanjutan.
Tantangan utama yang akan dihadapi tentu adalah komitmen anggaran dan pemerataan infrastruktur. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat di tingkat nasional, pemerintah dapat mengintegrasikan dana pendidikan yang selama ini tersebar di berbagai pos agar lebih terfokus pada pembangunan Sekolah Rakyat di titik-titik yang paling membutuhkan (blank spot). Pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, mengingat pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara tanpa terkecuali.
Pembangunan Sekolah Rakyat di setiap kota dan kabupaten juga akan mengurangi beban psikososial bagi keluarga miskin. Ketika anak-anak mereka bersekolah di tempat yang layak dan mendapatkan dukungan penuh dari negara, harapan akan masa depan yang lebih baik akan tumbuh. Harapan inilah yang menjadi modal sosial bagi bangsa Indonesia untuk terus maju. Jika setiap kota memiliki setidaknya satu hingga dua Sekolah Rakyat yang terintegrasi dengan baik, maka angka putus sekolah nasional dipastikan akan menurun drastis.
Lebih jauh, Sekolah Rakyat ini bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat atau komunitas di luar jam sekolah. Dengan demikian, fungsi sekolah tidak hanya sebagai tempat transfer ilmu bagi anak-anak, tetapi juga sebagai pusat literasi dan pengembangan keterampilan bagi orang tua murid. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik di mana lingkungan sekitar sekolah juga ikut teredukasi. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memandang sekolah sebagai bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks kebijakan nasional, Prabowo Subianto sebagai Presiden memiliki kapasitas untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran dalam sistem pendidikan. Dengan memberikan instruksi langsung kepada jajaran kementerian terkait untuk menjadikan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas nasional, maka akselerasi pembangunan manusia Indonesia dapat tercapai lebih cepat. Harapan besar ditumpukan kepada pemerintah agar tidak hanya membangun gedung-gedung fisik, tetapi juga menyiapkan guru-guru yang memiliki dedikasi tinggi dan kurikulum yang mampu menjawab tantangan zaman.
Sebagai penutup, gagasan mengenai Sekolah Rakyat yang disuarakan oleh para akademisi dan aktivis ini merupakan kritik sekaligus masukan konstruktif bagi pemerintah. Memutus mata rantai kemiskinan memang bukan perkara mudah, namun pendidikan adalah kunci utama yang tidak bisa ditawar. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan mahasiswa, program Sekolah Rakyat dapat menjadi mercusuar bagi anak-anak bangsa yang selama ini berada di kegelapan ketidakpastian. Langkah konkret dari pemerintah saat ini sangat dinantikan demi memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dalam meraih mimpi-mimpinya, demi terciptanya generasi masa depan yang cerdas, terampil, dan sejahtera. Pendidikan bagi rakyat bukan sekadar fasilitas, melainkan investasi masa depan bangsa yang paling berharga.
